Terkendalanya Pembangunan JPO, Walikota Depok Ungkap Beberapa
Kendala
Terkait
dengan kurangnya Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) yang tersedia terutama yang
berada di Jalan Margonda, Pemerintah Kota (Pemkot) Depok membenarkan bahwasanya
ada beberapa masalah krusial yang sifatnya
sangat teknis namun menjadi kendala besar dalam pembangunan JPO baru. Hal ini
diungkapkan Mohammad Idris, selaku Walikota Depok, beberapa waktu yang
lalu.Dirinya mengungkapkan, terkait pembangunan JPO bahwasanya Gubernur Jawa
Barat sudah menyediakan dana sejak tahun 2013 untuk pembangunan JPO sebanyak 10
buah dengan estimasi anggaran yang cukup besar. Namun, Gubernur saat itu
mengatakan pihaknya hanya bisa membantu konstruksi jembatannya, tapi lahannya
disediakan oleh Pemkot Depok.
“Untuk pembangunan JPO yang ada saat ini
memang terasa sangat minim sekali. Namun, ini terjadi dikarenakan ada
beberapa masalah krusial yang bersifat teknis sehingga menjadi kendala besar.
Untuk anggaran pembangunan JPO itu sendiri, Gubernur Jawa Barat sendiri juga
sudah menyiapkan anggaran pembangunan sejak tahun 2013. Namun itu hanya untuk
kontruksinya aja, lahan Pemkot Depok yang menyediakan,” tuturnya.
pembangunan sebuah jembatan yang notabene harus memiliki dua
kaki dimana masing-masing kakinya berdiri disatu sisi jalan. Hal inilah yang
menjadi permasalahan, dikarenakan masih terkendala pembebasan lahan yang
akhirnya menghambat pembangunan JPO itu sendiri. Kendalanya adalah pemilik
lahan enggan untuk menjual tanahnya.
“Pemilik lahan di Jalan Margonda rata-rata tidak mau menjual
tanahnya dikarenakan berbagai alasan. Sebagai contoh, D’Mall bahkan pemiliknya
sudah mengatakan akan memberikan tanah secara cuma-cuma, namun kendala justru
ada dilahan yang berada diseberangnya yang tidak mau menjual lahannya untuk
kaki jembatan satunya, nah inilah yang membuat pembangunan JPO terhambat.
Padahal Pemkot sendiri sudah menganggarkan juga sejak tahun 2013 untuk membeli
lahan minimal 50 meter untuk satu kaki jembatan,” katanya.
Beberapa kendala teknis ini, lanjutnya, yang membuat pembangunan
JPO menjadi terhambat. Dikarenakan tak bisa dibangunnya jembatan yang
diperlukan karena terkendala oleh keengganan pemilik lahan menjual tanahnya.
Hal seperti ini juga berlaku untuk titik-titik lain yang direncanakan untuk
pembangunan JPO. Namun, pihaknya akan terus berusaha mencarikan solusi terkait
pembebasan lahan-lahan yang diperuntukkan untuk JPO karena ini sudah menjadi
program Pemkot.
“Kendala pembebasan ini memang menjadi penghambat untuk
terealisasinya pembanguna JPO di Kota Depok, bukan hanya satu titik tapi
beberapa titik yang memang sudah direncanakan untuk pembangunan JPO itu
sendiri. Oleh karenanya kami akan terus berupaya untuk mencari solusi untuk
menangai permasalahan ini agar masyarakat dapat aman dan nyaman saat
menyeberangi jalan dikarenakan fungsi keberadaan JPO itu sendiri.
